GenPI.co 
GenPI.co - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai pemerintah seakan bertekuk lutut dalam upaya memasok minyak goreng untuk masyarakat Indonesia.
Bahkan, dugaan mafia minyak goreng yang kini mengemuka tak bisa diungkap pemerintah.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai masyarakat kini tengah menjadi kelinci percobaan atas kebijakan pemerintah terkait stok dan harga minyak goreng di dalam negeri.
BACA JUGA: Minyak Goreng Mahal & Langka, Begini Cara Pedagang Menyiasatinya
“Pemerintah coba kebijakan A, tetapi gagal. Lalu, kebijakan B diterapkan, gagal lagi, dan seterusnya sampai saat ini,” ujarnya, Sabtu (19/3).
Tulus mengatakan kegagalan terbesar pemerintah, terutama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, yaitu saat menyerahkan harga minyak goreng kepada mekanisme pasar.
BACA JUGA: Menko Airlangga Tegas, Mafia Minyak Goreng Sikat
“Akhirnya, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dilepas. Kemudian, wajib pasok kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) dan penetapan harga (Domestic Price Obligation/DPO) minyak sawit juga dilepas,” katanya.
Hal tersebut menyebabkan harga minyak goreng dilepas mengikuti mekanisme pasar dan membuat stok kembali melimpah.
BACA JUGA: Mendag Lutfi Diajak Bongkar Mafia Minyak Goreng, Doakan Lancar
“Harga minyak goreng kemasan premium saat ini dikembalikan ke pasar, sementara minyak goreng curah dipatok seharga Rp 14 ribu,” ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
