GenPI.co 
GenPI.co - Kinerja Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait investasi di Pulau Rempang mendapat apresiasi dari DPR.
Apresiasi diberikan karena Menteri Bahlil dapat meredakan polemik investasi Rempang Eco City, dengan bertemu langsung ke tokoh dan masyarakat Melayu Tua, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
Pada pertemuan itu, Menteri Bahlil memastikan bahwa hak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dapat terpenuhi, namun juga menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.
BACA JUGA: Mudahkan Investasi Pakai Golden Visa, Menteri Bahlil Didukung Pakar Ekonomi
Bahlil menegaskan, penanganan di lapangan merespons protes sebagian warga yang menolak pemindahan akan dilakukan dengan cara yang baik.
Dirinya menekankan penting bagi pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga Pulau Rempang ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.
BACA JUGA: Menteri Bahlil Dapat Dukungan DPR Terkait Prioritas Investor UMKM
"Pemerintah tak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan maksimal. Formulasi dan solusinya, per KK diberikan lahan seluas 500 meter persegi disertai sertifikat, juga pembiayaan membangun rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per KK," ujar Bahlil dari rilis yang diterima GenPI.co, Kamis (21/9).
Menanggapi pernyataan Menteri Bahlil, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mendukung langkah pemerintah untuk memberikan ganti rugi berupa lahan seluas 500 meter persegi dan bantuan dana untuk pembangunan rumah sebesar Rp 120 juta per KK.
BACA JUGA: Kinerja Menteri Bahlil Diapresiasi HIPMI, Negara Ketiban Durian Runtuh!
“Yang penting komunikasinya baik,” kata Mukhtarudin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
