GenPI.co 
GenPI.co - Pemerintah RI menegaskan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu bersikap hati-hati dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada.
Hal tersebut tercantum dalam pernyataan pers Kementerian Luar Negeri yang dikutip dari Antara, Sabtu (9/4/2022)
Lantaran menyusul resolusi yang diadopsi oleh Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB pada 7 April mengenai penangguhan keanggotaan Rusia pada Dewan HAM PBB.
BACA JUGA: Pengembangan Energi Baru Terbarukan Penting Buat Indonesia
Resolusi tersebut diadopsi melalui proses pemungutan suara, di mana 93 negara mendukung, 24 negara menolak, dan 58 negara memilih untuk abstain termasuk Indonesia.
"Dalam explanation of vote, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB Arrmanatha Christiawan Nasir, menyebutkan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Ukraina harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan," demikian keterangan Kemlu RI.
BACA JUGA: Vladimir Putin Ingin Bangun Kekaisaran dari Rusia Hingga Portugal
Pihak Indonesia juga meyakini Independent International Commission of Inquiry yang telah dibentuk perlu diberi kesempatan untuk bekerja secara obyektif dan transparan, serta melaporkan hasil temuannya.
Selain itu, Dewan HAM di Jenewa harus diberikan akses untuk bekerja secara transparan dan melaporkan hasil temuannya.
BACA JUGA: Rusia Murka, Ukraina Dituding Memalsukan Kematian Warga Sipil
"Majelis Umum PBB perlu bersikap hati-hati, dan tidak mencabut hak sah anggotanya sebelum mempunyai seluruh fakta yang ada. Majelis Umum PBB tidak boleh menciptakan preseden negatif yang dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai badan yang terhormat," tambah Kementerian luar Negeri RI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
