GenPI.co 
Mengapa gencar ‘mengusik’ NKRI dan mengangkat isu Papua?
Masyarakat Vanuatu (Sumber foto: Pixabay)
Diketahui, Vanuatu selalu mendukung separatisme Papua Barat. Negara kecil ini bahkan membentuk Pasific Islands of West Papua (PIWP), untuk menjaring dukungan dari negara-negara Pasifik. Anggota-anggotanya di antaranya Kepulauan Solomon, Nauru, Kepulauan Marshall, Palau, tuvalu, Kiribati dan Tonga.
Historis, adalah alasan yang kuat menurut Vanuatu untuk mendukung separatisme Papua Barat. Mereka menarik historia masa lalu Vanuatu. Sekertaris Parlemen Vanuatu, Jonas Kanopo, dalam wawancaranya di dailypost.vu mengatakan, mencegah kepunahan masyarakat Papua dari tanahnya sendiri adalah alasan negara Vanuatu ikut memperjuangkan kemerdekaannya dari Indonesia.
Dalam sejarahnya, Vanuatu sebelumnya bernama New Hebrides, ketar-ketir akan kehilangan tanah dan identitas mereka di wilayah sendiri. Bagi mereka, bertahan dari kepunahan adalah alasan bagi Vanuatu untuk ikut mendorong gerakan Papua Merdeka.
Sehingga, setiap gelaran PBB, Vanuatu selalu mengusik Indonesia dengan isu yang sama, HAM di Papua.
Sementara itu, bagi Indonesia, langkah Vanuatu ini selalu bisa ditebak dan telah diperkirakan.
Pelaksana tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, pada hari Rabu (25/9/2019) telah memprediksi bahwa akan ada satu-dua negara yang mengangkat isu Papua dan Papua Barat di sidang majelis umum.
Ia menjelaskan, dalam rangkaian sidang Majelis Umum PBB di tahun ini, sama sekali tidak ada agenda membahas Papua.
"(Namun) hanya satu negara Pasifik itu sebenarnya yang selama ini usil dengan mengangkat isu Papua (di Majelis Umum PBB). Kalau (ada) diangkat (isu Papua), Indonesia punya hak untuk menjawab (right of reply), memberikan tanggapan dan meluruskan apabila ada hal-hal yang (dibahas di majelis umum) mengaitkan dengan kepentingan politik domestik negara itu."
The Guardian pernah mengutip pernyataan delegasi Indonesia di PBB tahun 2018, Aloysius Selwas Taborat, saat penyampaian hak jawab kala Vanuatu membawa isu Papua.
"Dukungan yang tidak dapat dimaafkan ini bagi individu separatis jelas ditunjukkan dengan dimasukkannya sejumlah orang dengan catatan kriminal serius dan agenda separatis dalam delegasi mereka ke PBB."
Taborat mengatakan bahwa rakyat Papua telah "sekali dan untuk semua menegaskan kembali Papua adalah bagian yang tidak dapat dibatalkan dari Indonesia" dan bahwa itu "final, tidak dapat dibalikkan dan permanen", merujuk pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera atau Act of Free Choice) 1969 yang diadopsi menjadi Resolusi Majelis Umum PBB 2504.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
