GenPI.co 
GenPI.co - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa sanksi baru terhadap Myanmar akan menargetkan pejabat tinggi militer negara yang memerintahkan kudeta bulan ini di negara Asia Tenggara.
Hal itu setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Departemen Keuangan juga menargetkan keluarga pejabat tinggi militer yang diberi sanksi.
BACA JUGA: Studi Penelitian: Varian Baru Virus Corona Inggris Berbahaya
"Sebagai bagian dari tindakan hari ini, Departemen Keuangan menunjuk 10 pejabat militer dan mantan yang bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari 2021," demikian pernyataan Departemen Keuangan AS, dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (12/2/2021).
Sanksi tersebut menyebutkan kepada komandan militer Min Aung Hlaing dan wakilnya Soe Win, serta empat anggota Dewan Administrasi Negara yang memiliki peran pending dalam mengkudeta di Myanmar.
Nantinya langkah itu akan mencegah para jenderal mengakses lebih dari 1 miliar dolar AS yang merupakan dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.
Sanksi tersebut juga akan memengaruhi Myanmar Ruby Enterprise dan Myanmar Imperial Jade Co, bisnis yang dikendalikan oleh rezim.
Sebelumnya, Presiden Win Myint, pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya ditangkap dalam apa yang dikatakan pemerintahan Biden awal bulan ini sebagai kudeta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
