GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengungkapkan pihaknya akan mencabut sebutan teroris gerakan Houthi Yaman mulai 16 Februari mendatang.
Sebelumnya, pemerintahan Trump memberlakukan penunjukan teroris global (SDGT) dan organisasi teroris asing (FTO) yang ditunjuk secara khusus pada hari terakhirnya di kantor.
BACA JUGA: Joe Biden Pertimbangkan Penutupan Penjara Teluk Guantanamo
Meskipun saat itu ada pertentangan dan peringatan dari pemerintah lain, kelompok bantuan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa sanksi yang mereka bawa dapat mendorong Yaman menjadi negara utama.
Namun, setelah pergantian jabatan diganti oleh Presiden AS Joe Biden dengan cepat bergerak untuk membalikkan kebijakan AS, yang bertujuan untuk meringankan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan mengintensifkan diplomasi untuk mengakhiri perang saudara yang melelahkan di Yaman.
"Keputusan ini merupakan pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (13/2/2021).
Namun, Blinken tampaknya memberi sinyal batas toleransi AS terhadap gerakan Houthi. Dia mengatakan tiga pemimpinnya - Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Houthi dan Abdullah Yahya al-Hakim - akan tetap dikenakan sanksi AS "terkait dengan tindakan yang mengancam perdamaian, keamanan atau stabilitas Yaman".
Dia juga memperingatkan bahwa Washington sedang memantau aktivitas gerakan dan mengidentifikasi target baru yang akan terkena sanksi, terutama mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap pengiriman komersial di Laut Merah dan serangan drone dan rudal di Arab Saudi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
