GenPI.co 
"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya test wawasan kebangsaan," jelas Harun dalam keterangan tertulis, Rabu (12/5).
Harun dan Novel termasuk dalam 75 orang tidak lulus TWK dan dinonaktifkan.
"Namun saya katakan, andai saja pimpinan lainnya berani nyatakan ini ke publik bahwa 'yang disampaikan oleh ketua KPK bahwa pelaksaan tes WK itu adalah keinginan pimpinan secara kolektif kolegial tidak benar dan omong kosong' pasti sudah game over permainan ini," ungkap Harun.
Namun, hingga kini keempat pimpinan lain KPK belum satupun memberikan respons terkait tak ada lagi kolektif kolegial dalam pengambil keputusan di KPK.
Harun pun menegaskan bakal melawan kebijakan penonaktifan 75 pegawai KPK. Sebab menurut dia, keputusan itu sarat ketidakadilan dan arogansi ketua KPK Firli Bahuri.
"Ini bentuk kezaliman dan ketidakadilan serta arogansi Ketua KPK secara personal, bukan kelembagaan," beber Harun.
Oleh sebab itu, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengkritik dan mempertanyakan keputusan tersebut.
"Kami, dalam arti bukan hanya 75 orang yang dinonaktifkan tersebut, tetapi seluruh elemen dan anak bangsa yang konsen dengan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk yang terhormat Bapak Presiden tentunya," kata Harun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
