
GenPI.co - Pengamat Komunikasi dan Politik Jamilludin Ritonga blak-blakan membeberkan, bahwa gerakan mahasiswa yang menumbangkan Orde Baru pada 21 Mei 1998 menuntut dilakukannya reformasi politik dan hukum serta melenyapkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Reformasi belakangan ini tampaknya sudah bergeser dari tujuan awal. Demokratisasi di semua bidang kehidupan secara perlahan sudah mulai meredup," jelas Jamilludin kepada GenPI.co, Jumat (21/5).
BACA JUGA: Suara Lantang Habib Rizieq Bikin Hakim dan Jaksa Terpaku, Kaget
Jamilludin Ritonga menjelaskan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai takut menyatakan pendapatnya secara terbuka baik di media massa maupun media sosial.
Hal itu juga ditunjukkan dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang bertajuk Indeks Demokrasi 2020.
Dalam rilisnya disebutkan, indeks demokrasi Indonesia menduduki peringkat ke-64 dengan skor 6.3.
"Jadi, hasil ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun," tegas Jamilludin Ritonga.
BACA JUGA: Tangis Rachmawati Soekarnoputri Mendadak Pecah, Bongkar Tragedi
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News