"Jika kalkulasi politik lebih dominan, mungkin karena situasi nasional kurang kondusif perlu konsolidasi massif di tingkat elit TNI-nya," ujarnya.
BACA JUGA: Hasil Survei Pospoll Mengejutkan, TNI Kalahkan Presiden
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk meniadakan sistem giliran tersebut.
"Bisa saja sistem giliran ini ditiadakan sementara. Karena, tetap saja penunjukkan adalah prerogatif Presiden Jokowi melalui test di DPR," ujarnya. (*)
Video heboh hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News