GenPI.co 
GenPI.co - Komunikolog Emrus Sihombing blak-blakan mengatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan korupsi (TWK), dituntut untuk menunjukkan sikap dan perilaku taat pimpinan.
Emrus Sihombing menyarankan kepada pimpinan KPK untuk tidak menunda pelantikan, hanya karena pegawainya berdalih solidaritas.
Menurutnya, hal itu dikarenakan KPK bukanlah lembaga politik yang sifatnya bertukar kepentingan.
BACA JUGA: Mendadak Anak Buah SBY Bongkar Fakta Mengejutkan: PDIP Malu Kalah
"Karena itu, pegawai KPK wajib taat kepada keputusan pimpinan yang sudah dibuat secara kolektif kolegial oleh lima komisioner," jelas Emrus Sihombing kepada GenPI.co, Senin (31/5).
Pakar politik komunikasi ini menjelaskan pegawai yang tidak mengikuti pelantikan dengan dalih solidaritas, dia mengartikan mereka tak layak jadi ASN.
BACA JUGA: Sangat Berbahaya! Setelah Makan Pare Jangan Mengonsumsi Ini
"Karena itu, mereka tidak punya hak menunda atau mempercepat pelantikan. Pegawai hanya patuh kepada arahan, petunjuk, perintah pimpinan dan taat UU serta aturan," tegas Emrus Sihombing.
Pengamat politik ini menegaskan para pegawai KPK untuk mengundurkan diri jika masih tak menuruti perintah pimpinannya.
"Bagi mereka yang tidak mau dilantik karena alasan di atas, itu menunjukkan sikap pembangkangan kepada pimpinan," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
