Yandex Metrics
GenPI.co App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Politisi PKS: Ada Mafia Migas yang Lebih Seneng Impor LPG

Sikap PDIP yang memutuskan untuk menolak berkoalisi, membuat kubu PKS melakukan manuver cerdas. (foto: Ricardo/JPNN)
Sikap PDIP yang memutuskan untuk menolak berkoalisi, membuat kubu PKS melakukan manuver cerdas. (foto: Ricardo/JPNN)

GenPI.co - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengkritisi pemerintah dalam pembangunan jaringan gas (jargas) 4 juta sambungan jargas rumah tangga (SR) pada tahun 2024.

Pasalnya hingga Mei 2021 Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persennya. Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi.

BACA JUGA:  Temui Gubernur DIY, Presiden PKS Dapat Wejangan

Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan Pemerintah terlihat kendor. Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022.

Pada tahun 2021 Pemerintah menganggarkan Rp 1.2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 M dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.

“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jargas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih seneng impor LPG?," Ujar Mulyanto seperti dalam siaran pers yang diterima Genpi.co.

BACA JUGA:  PKS Desak Menteri Agama Gus Yaqut, Ternyata Ini Penyebabnya

Mulyanto mengungkapkan data tersebut berdasarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.

"Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini," tegas Mulyanto.

Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.


Share to LINE LINE Share to WhatsApp WhatsApp

BERITA LAINNYA

TANYA AHLI

Berita Tentang Komunitas Terbaru dan Terkini Hari ini


PARENTING