GenPI.co 
GenPI.co - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mendadak mengungkapkan, bahwa pemerintah maupun Istana tidak bisa memberikan penilaian atas proses setelah tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam seleksi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut diungkapkan Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi daring bertajuk Menerawang Masa Depan KPK, Selasa (15/6).
Menurut Ali Ngabalin, saat proses tersebut sudah masuk ke urusan internal KPK, pemerintah tidak bisa mengomentari.
BACA JUGA: Suara Kapolri Listyo Sigit Menggelegar di Polda Jaya: Siap Perang
"Presiden menjelaskan, hasil tes wawasan kebangsaan tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai KPK. Maka ada lagi yang lain. Maka ada materi yang disebut dengan tes integritas dan moralitas," jelas Ali Ngabalin.
"Ketika ini sudah masuk dalam urusan internal (KPK) tentu kami (Istana, red) tidak bisa mengomentari lebih banyak. Baik dari kantor presiden atau Istana seperti saya, maupun dari pemerintah, tentu kami tidak bisa mengomentari banyak karena ini masalah internal," sambungnya.
BACA JUGA: Politikus Cantik PDIP Ini Skakmat Rocky Gerung, Isinya Ngilu
Ali Ngabalin pun melanjutkan, apabila ada pegawai KPK yang merasa direndahkan martabatnya saat menjalani TWK, sebaiknya yang bersangkutan segera membuat laporan.
Dengan demikian, dugaan perlakuan tidak adil oleh penyelenggara tes bisa diproses.
"Saya baik atas nama pribadi maupun atas nama Kantor Staf Presiden meminta dengan segala rasa hormat untuk melaporkan itu untuk segera diproses," ungkap Ali Ngabalin.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
