GenPI.co 
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi Ketua KPK dalam bentuk diskon biaya sewa helikopter.
Dugaan gratifikasi tersebut terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi Firli Bahuri, yang dia sebut di hadapan Dewan Pengawas (Dewas) KPK memakan biaya sebesar Rp30,8 juta.
Namun berdasarkan penelusuran ICW, biaya sewa helikopter sejenis dengan rute perjalanan yang ditempuh Firli Bahuri membutuhkan biaya sebesar Rp172,3 juta, belum ditambah pajak.
BACA JUGA: Pengakuan Habib Rizieq Sangat Mengejutkan, Seret Presiden Jokowi
ICW juga menemukan, penyedia jasa helikopter yang disewa oleh Firli Bahuri, yakni PT. APU, dalam struktur perusahaan mereka terdapat nama RHS, salah satu saksi persidangan kasus korupsi suap Meikarta tahun 2018.
Maka, ICW menduga adanya pemberian gratifikasi berupa diskon biaya sewa helikopter senilai Rp141,5 juta dari nilai wajib bayar yang diterima Firli Bahuri.
BACA JUGA: Akademisi Blak-blakan: Pemerintah Jokowi Bahaya, Juli Bisa Jebol
Hal itu juga diduga terkait dengan kasus korupsi yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
ICW pun menyimpulkan bahwa tindakan Firli Bahuri itu telah memenuhi unsur Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Setelah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, ICW pun menerima berbagai pemberitaan yang tidak benar atau hoaks terkait penerimaan dana dari KPK.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
