GenPI.co 
GenPI.co - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berkomentar soal tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
Seperti diketahui, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tidak mempersoalkan kritik BEM UI soal unggahan Jokowi: The King of Lip Servce itu.
Jokowi menyebut kritik itu merupakan bentuk ekspresi yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.
Jamiluddin menilai tidak ada yang istimewa dari respons Jokowi.
"Semuanya normatif yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin dikutip dari JPNN.com, Rabu (30/6).
Menurut dia, di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh negara.
Oleh karena itu, normal saja Jokowi mengatakan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.
"Justru akan aneh kalau Jokowi mengatakan sebaliknya. Jokowi malah akan dinilai keluar dari koridor negara demokrasi," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga menyoroti pernyataan Jokowi yang mengingatkan BEM UI soal budaya tata krama dan nilai sopan santun.
Menurutnya, ukuran tata krama dan nilai sopan santun itu tidak sama untuk semua etnis di Indonesia.
"Sopan menurut etnis Batak atau Minang, belum tentu sopan menurut etnis Jawa," ucapnya.
Atas dasar itu, Jamiluddin memandang akan relatif sulit bila penerapan demokrasi dikaitkan dengan budaya tata krama dan nilai sopan santun seperti di Indonesia yang multietnis. (cr3/jpnn)
BACA JUGA: Ade Armando Tak Punya Kapasitas Kritik BEM UI
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
