GenPI.co 
GenPI.co - Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, ternyata Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) membuat kebijakan ganda yang mengusik rasa keadilan rakyat Indonesia.
Hal tersebut terkait dengan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China secara diam-diam.
Diketahui sebelumnya, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulsel untuk menelusuri izin dan persyaratan keberadaan TKA tersebut sesuai aturan yang berlaku.
BACA JUGA: Suara Lantang Kapolri Listyo, Bikin Luhut Pandjaitan Langsung...
Menurut dia, meskipun perizinan TKA selama bekerja di Indonesia menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI, namun pihaknya juga harus mengecek dokumen dan persyaratan prokes yang menjadi prosedur di lapangan.
Saat ini, TKA asal China itu masih dikarantina setelah dilakukan tes swab antigen dan Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang menjadi lokasi tujuan bekerja di PT Huady Nickel Alloy.
BACA JUGA: Geprek Bawang Merah Campur Madu, Siap Goyang Sampai Subuh
"Setelah langsung diswab setiba di Bantaeng, sebanyak 20 TKA itu dikarantina dulu sambil menunggu hasil swab," jelas Juru Bicara Satgas COVID-19 Bantaeng dr Andi Ihsan dikutip GenPI.co dari Antara, Senin (5/7).
Dia mengatakan, upaya pencegahan sebaran COVID-19 akan terus dilakukan, karena itu selama hasil swab PCR belum terbit, maka para TKA itu tidak diperkenankan bekerja di PT Huady.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Salam Khasiatnya Dahsyat Banget, Cespleng
Karena itu, lanjut dia, para calon pekerja itu tidak dibiarkan berkeliaran, tetapi harus tetap berada di rusunawa perusahaan smelter itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
