GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan asal-usul kebijakan vaksinasi gotong royong.
Ia menjelaskan, kebijakan vaksinasi gotong royong dilatarbelakangi oleh belum tercapainya cakupan vaksinasi individu yang ditargetkan.
Namun, pembiayaan vaksin gotong royong tidak melibatkan anggaran negara.
"Ini benar-benar uangnya BUMN dan perusahaan swasta. Jadi, tidak ada keterlibatan Kemenkes sebenarnya dari sisi kesehatan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Selasa, (13/7).
Menkes Budi juga menerangkan bahwa kebijakan tersebut berawal dari pertemuannya dengan Kemenko Perekonomian membahas percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Dalam rapat itu vaksinasi gotong royong diusulkan diperluas pada perorangan atau individu karena cakupan program itu masih jauh dari target 1,5 juta orang. Sedangkan yang terealisasi baru 300 ribuan.
"Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke RS yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, termasuk juga individu," tutur Budi.
BACA JUGA: Soal Vaksinasi Berbayar, Pengamat: Apa Landasan Moralnya?
Ia menegaskan bahwa vaksin hibah pribadi dari Raja Uni Emirat Arab (UEA) tidak diperjual belikan oleh Bio Farma, tetapi dikelola oleh Kemenkes.
"Tidak dijual Bio Farma, hibah dipegang Kemenkes dan semua yang dilakukan sesuai arahan dari presiden," pungkas Menkes Budi.
BACA JUGA: Polemik Vaksinasi Berbayar, Pengamat Peringati Keras Menkes Budi
Lebih lanjut, Menkes Budi mengatakan bahwa program vaksinasi gotong royong akan menggunakan vaksin jenis Sinopharm dan Cansino.
"Ini hanya opsi, tetap masyarakat akan dapat akses program vaksin gratis," lanjut mantan wakil menteri BUMN itu. (mcr8/jpnn)
BACA JUGA: Soal Vaksinasi Berbayar, Negara Dilarang Mengeruk Untung
Video populer saat ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
