GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberi peringatan soal adanya peluang perbuatan melawan hukum atau rasuah di balik pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong Individu.
Hal ini disampaikan Firli dalam rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (14/7).
Selain itu, hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
BACA JUGA: Soal Vaksinasi Berbayar, Senator Ini Lontarkan Kritik Pedas!
"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program," kata Firli dalam siaran pers, Rabu (14/7).
Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan saran strategis untuk menyikapi potensi terjadinya fraud jika mandiri dilaksanakan berbayar ke masyarakat serta vaksinasi selanjutnya.
Ia menyampaikan saran tersebut untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Saya ingin memastikan tidak ada korupsi, sehingga saya tidak memasuki domain kementerian," kata Firli.
BACA JUGA: Menkes Jelaskan Asal-usul Vaksin Gotong Royong, Simak Baik-baik!
Eks Kabaharkam Polri itu menyadari permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.
Namun, kata dia, KPK menilai penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma (KF) berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin, meski telah dilengkapi Peraturan Menteri Kesehatan.
Salah satunya lantaran potensi munculnya reseller.
"Sebab efektivitas rendah dan jangkauan KF terbatas," kata dia. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Soal Vaksinasi Berbayar, Pengamat: Apa Landasan Moralnya?
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
