GenPI.co 
GenPI.co - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan rapat koordinasi membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong yang sedang menjadi perbincangan masyarakat.
Dalam rapat itu hadir Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Firli Bahuri mewanti-wanti semua pihak agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau rasuah di balik pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong individu.
BACA JUGA: KPK Tanpa Novel Baswedan, Firli Bahuri Makin Top
"Saya ingin memastikan tidak ada korupsi, sehingga saya tidak memasuki domain kementerian. Tetapi, kemarin saya sudah memberikan masukan, latar belakang, regulasi, dasar hukum, kerawanan fraud di setiap tahapan, yaitu perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi pengawasan," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).
Dia juga menilai penjualan vaksin gotong royong kepada individu melalui Kimia Farma berisiko tinggi dari sisi medis dan kontrol vaksin, meski telah dilengkapi Peraturan Menteri Kesehatan, salah satunya muncul reseller.
BACA JUGA: Dewas KPK Tak Akan Proses Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri
Selain itu, perlu dibukanya transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong secara rinci, seperti nama, alamat, dan badan usaha.
Kemudian, pelaksanaan vaksin gotong royong kepada individu hanya dapat melalui lembaga atau intitusi yang menjangkau kabupaten atau kota, seperti rumah sakit swasta seluruh Indonesia atau Kantor Pelayanan Pajak.
BACA JUGA: BEM UI Top Banget, Habis Bongkar Jokowi, Kini Seret Firli Bahuri
Lalu, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan minitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel dan memastikan tidak terjadinya praktik-praktik fraud.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
