GenPI.co 
GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera angkat suara terkait Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan banding terpidana tindak pidana korupsi Djoko S Tjandra.
Seperti diektahui, Djoko Tjandra merupakan tersangka kasus penghilangan red notice dan pemufakaan jahat terkait fatwa Mahkamah Agung.
Vonis hukuman Djoko yang tadinya 4 tahun 6 bulan penjara disunat menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. Sementara hukuman denda tetap Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.
BACA JUGA: Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra 1 Tahun Penjara
“Akhir dari kasus ini secara tidak langsung menjadi potret amburadulnya hukum di negeri kita,” ujar Mardani Ali Sera dalam akun Twitter-nya dan GenPI.co telah diizinkan mengutip, Jumat (30/7).
Menurutnya, sistem penegakan hukum bisa rusak jika kejadian seperti ini terus berulang. Tidak hanya itu, menurutnya wibawa aparat penegak hukum juga akan semakin luntur.
BACA JUGA: Jokowi Ulang Tahun ke-60, #HBDJokowi60 Langsung Trending!
“Pentingnya sensitivitas keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai kasus ini menunjukkan amburadulnya penataan negara kita dari level rendah sampai level tertinggi,” tuturnya.
Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia.
“Sulit diterima jika para pengadil memberikan hukuman ringan kepada pelakunya, apalagi jika melibatkan penegak hukum, Tidak ada negara yang maju tapi tidak tegas dan jelas penegakan hukumnya," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
