GenPI.co 
GenPI.co - Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi selama menangani pandemi Covid-19 yang hanya sebesar 52 persen.
Salah satu yang menjadi sorotan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly yang memuncaki perolehan paling mungkin di-reshuffle dengan 52,1 persen.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah lantas angkat suara terkait temuan survei tersebut.
BACA JUGA: Penegakan Hukum Sangat Buruk, Yasonna Laoly Layak Kena Reshuffle
"Yasonna dianggap publik tidak memihak kepada kepentingan rakyat terutama soal keadilan hukum," ujar Dedi kepada GenPI.co, Rabu (18/8/2021).
Dedi menerangkan kondisi itu terjadi mengingat kinerja Menkum HAM yang mulai berkurang untuk rakyat
BACA JUGA: IPO Beberkan Kinerja Menteri Layak Diganti, Seret Yasonna Laoly
Lebih lanjut, dirinya menambahkan temuan itu dilatarbelakangi oleh keterlibatan Yasonna dengan buronan terpidana korupsi Harun Masiku.
"Kemerosotan Yasonna dimulai sejak membela Harun Masiku dan upayanya membebaskan narapidana saat pandemi Covid-19," tegas dia.
BACA JUGA: Rektor UI Rangkap Jabatan, Seret Yasonna Laoly
Selanjutnya, nama Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo berada di posisi kedua dengan 32,5 persen, dan Menkominfo Johnny G Plate dengan 27,0 persen yang turut menjadi perhatian publik untuk diganti.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
