GenPI.co 
GenPI.co - Niatan KPK menggandeng mantan narapidana koruptor dalam program antikorupsi sebagai penyuluh dianggap ngawur. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto memberi tanggapan soal ini.
Seperti diketahui, lembaga antirasuah berniat menggandeng mantan narapidana koruptor dalam program antikorupsi sebagai penyuluh.
Bahkan, deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana bahkan menyebut narapidana kasus korupsi sebagai penyintas (korban).
BACA JUGA: Suara Lantang Novel Baswedan, Sebut Candaan Pimpinan KPK Arogan
“Makin ngawur saja ini KPK. Napi korupsi ini sedang menjalankan hukuman, tidak lantas dianggap layak jadi penyuluh anti korupsi,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Selasa (24/8).
Dirinya juga mempertanyakan bagaimana mungkin pemburu dan yang diburu bekerja sama untuk pencegahan korupsi.
BACA JUGA: Politikus PKS Mardani Ali Sera Sentil Keras KPK: Ini Bisa Fatal..
“Mungkin yang ada nanti mereka bisa jadi konsultan keamanan bagi koruptor agar sukses tidak tertangkap penegak hukum,” katanya
Oleh sebab itu, Satyo menilai program tersebut misleading. Menurut Satyo, Ketua KPK Firli Bahuri mestinya punya rencana yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Guru Besar UGM Kritik KPK, Isinya Jleb
“Jika kekurangan pegawai, 75 orang yang tak lolos KPK bisa segera direhabilitasi untuk bisa bekerja kembali daripada menggunakan napi koruptor untuk penyuluh anti korupsi,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
