GenPI.co 
GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti perseteruan antara Direktur Lokataru Haris Azhar, koordinator KontraS Fatia Maulida, dan Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Seperti diketahui, baru-baru ini kedua aktivis tersebut membeberkan adanya permainan pejabat di balik rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua dalam kanal YouTube Haris Azhar Channel.
Luhut yang namanya terseret lantas memberikan ultimatum atas pernyataan Fatia yang dinilai provokatif, tendensius, mencemarkan nama baik, menghina, dan menyebarkan hoaks.
BACA JUGA: Ketokohan Amien Rais Diuji, Partai Ummat Harus Siap
“Kalau saya presiden, saya larang itu menteri memberikan gugatan, somasi, atau ultimatum kepada rakyat baisa atas pekerjaan mereka yang melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan,” ujar Refly Harun dalam live YouTube-nya yang dipantau GenPI.co, Minggu (29/8).
Menurut Refly, hal tersebut sangatlah penting. Sebab, Luhut memiliki jabatan tinggi dalam pemerintahan yakni sebagai menteri koordinator.
BACA JUGA: Dokter Boyke Bongkar Rahasia Pria di Atas Ranjang, Oh Ternyata...
“Kalau dia bukan siapa-siapa barang kali tidak terlalu penting juga. Tapi, kita harus memahami peran KontraS, Lokataru, Haris Azhar, dan Fathiya,” katanya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, pekerjaan Haris dan Fathia memang berada pada jalur membangun good governance dan clean government.
BACA JUGA: Lili Patanuli Langgar Kode Etik KPK, Dipotong Gaji
“Walaupun kadang bikin merah telinga penguasa, bikin merah telinga pejabat. Tapi harus kita kormatim” ujar Refly Harun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
