GenPI.co 
Menurutnya, kini pemerintah dan lembaga legislatif meninggalkan masyarakat sipil dalam proses-proses legislasi, jika pun masyarakat dilibatkan tetapi sangat terbatas.
“Hal itu tercermin dari proses perubahan Undang-Undang (UU) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rancangan omnibuslaw UU Cipta Kerja yang tidak melibatkan masyarakat,” katanya.
Bahkan, dirinya menilai masyarakat sipil di Indonesia telah mengalami disorientasi sehingga memerlukan pemulihan atau konsolidasi.
BACA JUGA: Soal Wacana Jokowi 3 Periode, Pengamat Singgung Kelompok Oligarki
“Indonesia cukup beruntung mempunyai masyarakat sipil yang cukup kuat, karena berhasil melalui transisi yang cukup lancar dari otoritarianisme ke demokrasi,” katanya.
"Bandingkan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan demokrasi yang tidak sukses, yang tidak bisa berhasil di Timur Tengah setelah Arab Spring tidak ada yang berhasil."
"Kenapa tidak berhasil? Salah satu faktornya adalah tidak adanya, absennya civil society,” tutupnya.(*)
BACA JUGA: Mengejutkan, AHY Bongkar Dosa Besar Pemerintah Jokowi
Tonton Video viral berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
