GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) membuka layanan pusat pengaduan terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) para pekerja.
Hal itu disampaikan Mufida setelah dirinya mendapat banyak laporan terkait persoalan penyaluran BSU tahap III oleh pekerja.
"Perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini,” ungkap Mufida di Jakarta, Jumat (24/9).
BACA JUGA: Politikus PKS Desak Presiden Jokowi Peringatkan Luhut
Mufida menjelaskan, persoalan yang dialami para pekerja, seperti belum cairnya dana, persoalan rekening bersama, hingga pertanyaan soal asas keadilan bagi penerima BSU.
Dia mengatakan, Kemnaker memang telah memiliki kanal pengaduan via website, telepon, dan WhatsApp.
BACA JUGA: PSI Serang Balik PKS Terkait Anies Baswedan: Tak Mengerti Hukum
Namun, Mufida meminta sifat responsif atas aduan dan batas waktu penyelesaian aduan juga menjadi standar layanan pengaduan.
Mufida juga menyarankan Kemnaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara massif kepada pekerja penerima BSU.
"Coba lihat di setiap kampanye soal manfaat BSU oleh Kemenaker di media sosial, justru komentar yang muncul adalah aduan beragam persoalan terkait BSU," katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
