GenPI.co 
Kurnia Ramadhana mendorong Presiden Jokowi untuk berani menegur dan mengevaluasi kinerja pimpinan KPK.
“Dengan mendelegasikan kepada Kapolri untuk menyampaikan perihal penempatan pegawai KPK, itu menandakan Presiden tidak menghargai rekomendasi yang telah dibuat Ombudsman dan Komnas HAM,” tegas peneliti ICW itu.
ICW juga mendesak Presiden Jokowi menyampaikan secara langsung perihal tindak lanjut polemik pemecatan Novel Baswedan dkk dari KPK.
BACA JUGA: Ada Harapan! Nilai Merah 57 Eks Pegawai KPK Dibantah Polri
“Pihak yang dituju berdasarkan rekomendasi Ombudsman, Komnas HAM, dan Mahkamah Agung, adalah Presiden, bukan Kapolri,” jelasnya kepada wartawan. (*)
BACA JUGA: Langkah Cemerlang Kapolri Listyo Sigit Adopsi Pecatan KPK
Video seru hari ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
