GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Tradisi ketatanegaraannya memang sudah menjadi adab bahwa Panglima TNI agak diberikan secara bergilir di masing-masing matra,” ujar Feri Amsari kepada GenPI,co Sabtu (6/11).
Menurutnya, meskipun Jokowi memiliki hak prerogatif, akan tetapi, rotasi panglima TNI harus tetap dihormati untuk menjunjung tinggi tradisi ketatanegaraan.
BACA JUGA: Pengamat Beberkan Alasan Jenderal Andika Dipilih Jokowi, Ternyata
“Walaupun penentuan Panglima menjadi hak prerogatif presiden, Jokowi semestinya tetap menghormati nilai-nilai konstitusi itu termasuk tradisi ketatanegaraan,” katanya.
Bukan tanpa alasan, menurutnya, dalam berbagai tidnakan ketatanegaraan, setiap orang terikat dengan peraturan nilai-nilai konstitusi dalam menjalankan sebuah jabatan.
BACA JUGA: Jokpro 2024 Serius Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres, Ini Buktinya
“Termasuk juga presiden, presiden terikat dengan aturan dan konstitusi dalam proses penyelenggaraan negara. termauk juga tradisi ketatanegaraan,” ucap Feri.
Di sisi lain, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai seharusnya Laksamana Yudo punya potensi lebih besar jadi panglima TNI.
BACA JUGA: Jokpro NTT Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi - Prabowo 2024
Sebab, hal tersebut mengacu pada UU TNI No 34 Pasal 13 tahun 2004 ayat 4 menyebutkan bahwa Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap matra TNI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
