GenPI.co 
Pengamat Politik inipun menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.
Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri.
Menurut Ray Rangkuti, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Sirih Khasiatnya Cespleng, Dahsyat Banget
"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung," tegas Ray Rangkuti.
"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," lanjutnya.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Salam Campur Kayu Manis Dahsyat, Siap Goyang
Menurut Ray Rangkuti, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik.
DPR punya mahkamah kode etik, dan institusi lain. Berbeda dengan jajaran kabinet yang tak memiliki badan pengawasan soal kode etik.
BACA JUGA: Air Rebusan Pare Campur Madu Tokcer Banget, Khasiatnya Dahsyat
Sehingga, hanya Presiden yang berhak menegur para menterinya itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
