GenPI.co 
GenPI.co - Ketua DPR Puan Maharani menyebut parlemen akan mengarahkan fungsi pengawasan dalam memastikan pelayanan pemerintahan bisa berjalan secara baik.
Misalnya, isu kasus pinjaman online atau pinjol ilegal, penanganan pandemi Covid-19, upah minimum, hingga antisipasi bencana akibat cuaca ekstrem.
Sesuai aturan, menurut Puan, DPR memiliki hak pengawasan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran.
BACA JUGA: Anggota DPR Tegas Sentil Luhut Pandjaitan, Menohok Banget
Tujuannya agar semuanya dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. Saat ini, kata Puan, ada berbagai isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
“Berbagai permasalahan yang saat ini menjadi perhatian luas dari rakyat antara lain kasus pinjaman online illegal, rencana kenaikan upah minimum 2022, penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19,” kata Puan saat Pidato Pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2021-2022 di gedung Nusantara II, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Permendikbud 30 Pendorong RUU PKS Segera Disahkan DPR
Selain itu, masih ada soal antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem, kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021, serta rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.
Puan menilai kebijakan tes PCR untuk seluruh perjalanan penerbangan kurang efektif.
DPR pun disebut akan mengawal setiap persoalan yang kini muncul mengingat lembaga legislatif itu selalu dituntut agar dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
