
Pramono mengatakan, pemerintah tampaknya khawatir dengan stabilitas politik jika jarak itu terlalu lama, apalagi ketika yang menang ialah bukan dari petahana.
Sebab, perpindahan kekuasaan akan berpotensi tercipta turbulensi politik.
Misalnya, dari masa Presiden Megawati Soekarnoputri ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
BACA JUGA: Pengamat Beri Solusi agar Jadwal Pemilu 2024 Segera Ditetapkan
Selain itu, hal serupa juga terjadi saat Presiden SBY ke Presiden Joko Widodo.
"Intensitas turbulensinya berbeda, tetapi selalu ada peluang ketika jaraknya lama," katanya.
BACA JUGA: Koalisi Kawal Pemilu Minta Timsel KPU-Bawaslu Terbuka ke Publik
Adapun, KPU mengusulkan Pemilu 2024 digelar Februari karena aspek kecukupan dalam mempersiapkan berbagai tahapan pemilu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News