GenPI.co 
GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kerjasama antara pemerintah dan ulama sangat penting untuk menjaga negara.
Sehingga, menurutnya, tugas-tugas diniyah, dalam arti menjaga kebebasan beribadah dan beragama serta tugas menjaga bangsa (wathoniah) menjadi sinkron.
“Karena ulama memberi bimbingan-bimbingan moral, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara yang digelar Jami’iyyah Ahlith THariqah al- Mu’tabarah an-Nahdiliyyah (Jatman), Kamis (18/11).
BACA JUGA: Mahfud MD: Kedudukan MUI Kokoh, Tak Mungkin Dibubarkan
Dalam acara yang diinisiasi Ketua Jatman Habib Luthfi Bin Yahya ini, Mahfud menjelaskan dalam negara terdapat tiga unsur yaitu rakyat, pemerintah dan wilayah, ditengah rakyat terdapat ulama yang menjembatani dan berperan dalam membimbing rakyat.
“Disini peran ulama menjembatani antara pemerintah dan rakyat yang kadangkala itu ada perbedaan, antara kebijakan dan tanggapan rakyat, ulama bisa menasehati pemerintah. Tapi juga juga bisa memberi nasihat pada rakyat,” jelas Mahfud.
BACA JUGA: Pernyataan Anwar Abbas Dikomentari Mahfud MD, Isinya Tajam
Menko Polhukam untuk kesekian kalinya menegaskan pemerintah tidak anti kritik, namun justru membuka pintu terhadap kritik yang masuk.
“Pemerintah selalu membuka diri untuk dikritik, karena pemerintah juga manusia, yang pasti punya khilaf dan salah. Kritik menuju jalan kebaikan. Silahkan kritik pemerintah, kita tidak pernah anti kritik, tetapi beri kesempatan juga bagi pemerintah untuk menjawab kritik dengan data,” ujarnya.
BACA JUGA: Mahfud MD Tolak Sebut Pemerintah Anti Kritik, Telak!
Mahfud mengajak para ulama untuk bekerjasama dengan pemerintah. Menurut Mahfud, Islam pada dasarnya mayoritas menganut Islam wasathiyah yang bisa menerima perbedaan, dan bekerjasama dengan siapa saja untuk kemajuan bersama. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
