GenPI.co 
GenPI.co - Polemik terkait presidential threshold yang dirasa cukup tinggi oleh berbagai kalangan membuat perpolitikan tanah air gempar.
Seperti diketahui, Ahli Hukum tata Negara Refly Harun juga telah mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta agar ambang batas pencalonan presiden menjadi nol persen.
Begitu juga dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ingin presidential threshold menjadi nol persen, lantaran banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang mengeluhkan tingginya biaya Pilkada.
BACA JUGA: Direktur IPO Tolak Presidential Threshold 0 Persen, Wow
Tokoh senior yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli pun setuju dengan hal tersebut.
“Ya, ketua KPK benar sekali. Akibat ambang batas itu, calon-calon itu harus sewa partai sebanyak Rp 30-60 miliar untuk jadi Bupati,” ujar Rizal Ramli kepada GenPI.co, Senin (13/12).
BACA JUGA: Jurus Gaet Pemimpin Top Lewat Presidential Threshold Nol Persen
Bahkan, menurutnya, biaya tersebut semakin meningkat seiring target jabatan yang diinginkan lebih tinggi.
“Untuk jadi gubernur, setidaknya harus menyediakan uang sebanyak Rp100-300 miliar, sedangkan untuk jadi capres butuh lebih dari Rp 1 triliun. Presidential threshold harus nol,” katanya.
BACA JUGA: Dukung Presidential Threshold 0 Persen, Pengamat Beber Alasannya
Rizal Ramli mengungkapkan bahwa presidential threshold nol persen sangat diperlukan agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin berkualitas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
