GenPI.co 
GenPI.co - PDIP tidak sepakat dengan wacana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri terkait presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen.
Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan pelaksanaan pemilu harus merujuk pada konstitusi dan filosofi lahirnya aturan tersebut.
"Tidak bisa serta merta menurunkan ambang batas presiden,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/12).
BACA JUGA: Ini Kronologis yang Membuat Kapolda Fadil Imran Marah Besar
Deddy menejelaskan, dengan adanya PT 0 persen, demokrasi di Indonesia akan menjadi liberal dan tidak bisa dikendalikan.
Dia juga meragui dengan adanya nol persen bisa menjadikan mahar nol rupiah.
BACA JUGA: Kapolda Fadil Imran Marah Besar, Aipda Rudi Langsung Dicopot
"Implikasi politik dan implikasi sosialnya kan dia harus itung dulu dengan cermat. Bener enggak bahwa dengan nol persen serta merta tidak ada mahar?,” jelasnya.
Menurut Deddy, di PDIP tidak pernah ada mahar politik untuk maju sebagai calon presiden maupun calon kepala daerah.
BACA JUGA: Fraksi PDIP Sindir Anies Baswedan, Isinya Telak Banget
"Jangankan untuk presiden, untuk kepala daerah aja PDIP enggak ada mahar-maharan kecuali kewajibannya dalam konteks pemenangan dan pengamanan suara, saksi, gitu aja,” ungkapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
