GenPI.co 
Menurutnya, KPK harus bergerak untuk tidak terjadinya money politik yang bisa menjurus pada budaya korupsi.
Namun, dia mengaku sanksi jika mahar politik Rp 0 bisa menjamin tidak adanya praktik money politik atau korupsi.
"Karena tidak ada jaminan dengan PT 0 persen tidak akan ada mahar. Bukan jaminan. Apakah itu juga akan mengurangi korupsi politik? Bisa iya bisa tidak. Tapi kalau menurut saya tidak,” jelasnya.
BACA JUGA: Ini Kronologis yang Membuat Kapolda Fadil Imran Marah Besar
Dia menambahkan budaya korupsi sudah mengakar di Indonesia sehingga sulit untuk dihindari terjadinya praktik-praktik nakal pada saat Pemilu.
Bahkan, dirinya mendorong KPK untuk mengawasi pemilu dengan ketat agar tak terjadi money politik.
BACA JUGA: Kapolda Fadil Imran Marah Besar, Aipda Rudi Langsung Dicopot
"KPK kan sudah punya dana yang besar sekali, untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. (*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
