GenPI.co 
GenPI.co - Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Lampung digoyang dengan surat perintah penyelidikan (sprinlidik) palsu KPK.
Sprinlidik tersebut terkait dugaan adanya pungutan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan salah satu calon Ketum PBNU.
Ketua KPK Firli Bahuri meminta Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto untuk mengusut beredarnya sprinlidik palsu itu.
BACA JUGA: Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadir Pembukaan Muktamar Ke-34 NU
"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," kata Firli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/12).
Firli pun menegaskan bahwa sprinlidik yang beredar tersebut palsu. "Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut," ucap Firli.
BACA JUGA: Ramalan Anak Indigo Mengerikan, Mohon Doanya Saja
Sebelumnya, KPK menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan media sosial tentang sprinlidik yang ditandatangani oleh Firli.
"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK, " kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri.
BACA JUGA: Gerindra Sindir AHY, Demokrat Meradang
"Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran pengaduan masyarakat KPK," sambungnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
