
Selain itu, dikhawatirkan pertanggungjawaban kepala otorita IKN menjadi rancu, terutama terkait penunjukan langsung oleh presiden.
“Bagaimana nanti pertanggungjawaban kinerjanya? Apakah nanti kepala otorita bertanggung jawab kepada presiden atau DPRD juga seperti pemerintahan daerah lainnya?” tandas Baidowi. (*)
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News