GenPI.co 
GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi menilai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Ibu Kota Negara (IKN) berbentuk otorita bisa menimbulkan masalah baru.
Pasalnya, kedudukan otorita tak tertera dalam konstitusi atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.
“Pemerintah ingin Otorita IKN punya peran dan kewenangan yang sama dengan Pemprov, tetapi pemilihannya ditunjuk langsung oleh pusat,” ujarnya dalam diskusi “RUU IKN dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”, Rabu (29/12).
BACA JUGA: Tak Akan Ada Penggusuran, Lahan untuk IKN Murni Tanah Negara
Menurut Baidowi, hal tersebut tentu mempengaruhi proses perumusan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Sebab, kebijakan itu hendak menjadikan IKN sebagai pemerintahan bersifat khusus layaknya DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
BACA JUGA: DPR Beber Skema Pembiayaan Bangun IKN, Capai Rp 466 Triliun
“RUU ini belum mencantumkan posisi produk hukum daerah dalam tata penyelenggaraan pemerintahan IKN,” paparnya.
Baidowi mengatakan bahwa sistem pemilu di IKN hanya pada level nasional. Artinya, pemilu legislatif dan presiden tetap ada.
BACA JUGA: Pembangunan IKN Tak Akan Gunakan Landasan Otonomi Daerah
“Namun, pemilu legislatif dan kepala daerah tidak ada. Hal itu akan diatur dalam RUU IKN,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
