GenPI.co 
GenPI.co - Pakar komunikasi dan politik Emrus Sihombing meminta pemerintah transparan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Hal itu dia sampaikan untuk merespons pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Seperti diketahui, DPR RI telah meresmikan RUU IKN menjadi UU dalam sidang paripurna.
BACA JUGA: UU IKN Bakal digugat ke MK, DPR Nyatakan Siap Hadapi
"Pemerintah bersama DPR harus menyampaikan dalam pasal tersebut terkait biaya, masa, dan sumber pendanaan pembangunan IKN secara transparan," kata Emrus kepada GenPI.co, Senin (24/1).
Selain itu, Emrus juga meminta perusahaan yang akan membangun IKN baru terbuka kepada publik.
BACA JUGA: Pakar Komunikasi Sebut IKN Sangat Layak, Bongkar Masalah Jakarta
Keterbukaan itu, kata Emrus, terkait dengan proposal pembangunan IKN yang diajukan kepada Pemerintah.
"Dibuka dalam suatu layar, perusahaan X membangun biaya kontrak sekian, perusahaan lain juga, kita buka secara transparan, sehingga masyarakat melihat kualitas dan biaya pembangunan," kata Emrus.
BACA JUGA: Kornas-Jokowi Ungkap Motif Tolak IKN, Sindiran Telak bagi PKS
Menurut dia, hal itu penting dilakukan untuk menghindari kesepakatan-kesepakatan di belakang panggung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
