GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto blak-blakan memberi tanggapan terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Seperti diketahui, ST Burhanuddin meminta perkara korupsi dengan kerugian di bawah Rp 50 juta tak diproses hukum.
"Sebenarnya diskresi Jaksa agung yang bersifat restorative justice bukan baru kali ini saja," jelas Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Sabtu (29/1).
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
Menurut catatan Satyo Purwanto, beberapa Jaksa Agung dalam masa kepemimpinan sebelumnya juga sudah pernah menerapkan diskresi.
"Namun, simplifikasi pengenaan pidana ringan menjadi ganti rugi dalam perkara korupsi harus diatur dengan terang dan jelas mekanismenya," ungkapnya.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget
Selain itu, menurut Satyo Purwanto, regulasi aparatur penegak hukum juga harus dipersiapkan.
Sebab, menurutnya, maksud tujuan diskresi tersebut juga berpotensi memperburuk semangat pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
"Pada prinsipnya tujuan Jaksa Agung perlu dihargai. Karena, restorative justice juga sudah mulai ditetapkan di Kepolisian dalam pidana tertentu," ucapnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
