
GenPI.co - Aktivis Kemanusiaan Natalius Pigai blak-blakan menyoroti kasus yang terjadi di Desa Wadas, Jawa Tengah.
Menurut Natalius Pigai, kasus tersebut tidak akan terjadi jika pihak-pihak terkait seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan, dan Pemprov Jawa Tengah melakukan pembangunan partisipasif.
"Dalam konteks HAM dan Pembangunan (Human Right and Development, red) aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama," ujar Natalius Pigai kepada GenPI.co, Rabu (9/2).
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget
Dalam pembangunan berbasis HAM, kata Natalius Pigai, pihak yang terkait langsung adalah negara.
"Jadi, aparat kepolisian hanya sebagai alat negara," tegas Natalius Pigai.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Serai Campur Madu Khasiatnya Tokcer, Wow Banget
Menurutnya, permintaan pengamanan tersebut datangnya dari pemerintah.
"Sehingga, kepolisian wilayah hanya melaksanakan tugas di lapangan," ungkap Natalius Pigai.
BACA JUGA: Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Cespleng
Bahkan, dugaan terbesar bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News