GenPI.co 
GenPI.co - Presiden Jokowi melarang menteri-menterinya untuk berbicara soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Hal itu pun mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad.
"Saya kira larangan itu tepat," ujar Nyarwi di Yogyakarta, Kamis (7/4).
BACA JUGA: Parpol Terlalu Fokus Pemilu 2024, Masyarakat Makin Tak Percaya
Tentu bukan tanpa alasan Nyarwi menyebut perintah Jokowi itu sudah tepat.
Pasalnya, isu tersebut justru berasal dari kalangan elite, menteri, atau petinggi partai politik.
BACA JUGA: Jokowi Larang Menteri Bicara Penundaan Pemilu 2024, Puan Bereaksi
Di sisi lain, Nyarwi menilai bahwa isu presiden 3 periode sudah tidak tepat lagi dan mengarah pada situasi kontraproduktif.
Oleh karena itu, menurut Nyarwi, diperlukan penghentian polemik yang kurang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
BACA JUGA: Ada Menteri Usul Penundaan Pemilu 2024, Pakar: Direshuffle
"Rakyat tengah dihadapkan dengan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, serta kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya," kata Nyarwi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
