GenPI.co 
GenPI.co - Pakar Tata Hukum Negara Refly Harun menilai bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan tindakan makar atau kriminal.
Di sisi lain, tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatan tak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal.
“Saya tak setuju keduanya dinilai sebagai orang yang membuat tindakan makar atau kriminal. Keduanya sama-sama aspirasi,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (16/4).
BACA JUGA: Luhut Sebarkan Berita Bohong soal Big Data, Kata Refly Harun
Meskipun begitu, Refly menuturkan hal membedakan di antara kedua permintaan tersebut.
Menurut Refly , perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan masa jabatan tiga periode tak punya cantolan di dalam konstitusi.
BACA JUGA: Refly Harun Bongkar Kegagalan Jokowi Rawat Kohesivitas Sosial
“Yang ada cantolannya di konstitusi hanya dua, yaitu masa jabatan fixed term atau mengakhirinya sebelum masa jabatannya berakhir, baik itu berhenti ataupun diberhentikan,” tuturnya.
Seorang presiden bisa menyatakan berhenti lewat pengunduran diri atau berhalangan tetap, seperti cacat permanen atau meninggal dunia.
BACA JUGA: Ade Armando Dianiaya karena Pemerintahan Jokowi, Kata Refly Harun
“Kalau diberhentikan, itu namanya pemakzulan. Ada syarat substantif dan prosedurnya,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
