Reformasi Era Jokowi Mundur, Penunjukan PJ Kepala Daerah Ngawur

GenPI.co - Pelantikan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (PJ) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, merupakan contoh dari penyimpangan di era reformasi.

Hal itu diutarakan pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting.

"Kalau merujuk pada aturan main, ini memang tidak boleh sebab Brigjen Andi Chandra masih berstatus TNI aktif,” ucap Ginting dikutip dari kanal Hersubeno Point di YouTube, Kamis (26/5).

BACA JUGA:  Rocky Gerung Sebut Mendag Lutfi akan Disingkirkan Presiden Jokowi

“Ini menunjukkan mundurnya era reformasi di era Presiden Jokowi," imbuhnya.

Menurutnya, bukan kali ini saja penyimpangan itu terjadi. Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Jokowi juga pernah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi M. Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. 

BACA JUGA:  Luhut Memang Kepercayaan Presiden Jokowi, Kata Pengamat Politik

"Dia itu polisi aktif, tetapi dipaksakan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat," katanya.

Soal penunjukan PJ kepala daerah, Jokowi, lanjut Ginting, perlu mencontoh sikap SBY.

Di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dulu, pernah Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan Darat Mayjen Tanribali Lamo yang ditunjuk sebagai pj gubernur Sulawesi Selatan.

Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Jokowi Perlu Mencontoh SBY Soal Penunjukan Pj Kepala Daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News