GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan asumsi Presiden Joko Widodo setuju dengan penundaan pemilu sudah terpatahkan.
Pertemuan Jokowi dengan pimpinan KPU dinilai menjadi bantahan terkait isu pemilu yang belakangan menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Saya kira justru menunjukkan komitmen Jokowi terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/5/2022).
Dia juga menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik.
BACA JUGA: Waktu Kampanye 90 Hari Tak Akan Ganggu Persiapan Logistik KPU
KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas.
"Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," tuturnya.
BACA JUGA: Ketua KPU dan Presiden Jokowi Sepakat Kampanye Pemilu 90 Hari
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Puan Maharani juga meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilu 2024 untuk segera diakhiri. Puan juga menekankan agar semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.
“Saya rasa polemik pemilu ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan. (antara)
BACA JUGA: Anggaran Pemilu 2024 Rp 76,6 T, KPU Bilang Tinggal Diketok DPR
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
