GenPI.co 
Bayu lantas menyoroti Pasal 273 dan 354 RKUHP.
Pihaknya menilai pasal tersebut karet karena tidak memiliki batasan konkret.
"Sikap tertutup pemerintah dan DPR RI sangat disayangkan karena transparansi dan partisipasi publik sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
BACA JUGA: Demo RKUHP Jadi Hadiah Ultah Jokowi, Ini Kata Refly Harun
Oleh karena itu, pihaknya menyatakan sikap sebagai berikut.
1. Mendesak presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Selain itu, perlu juga melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna.
BACA JUGA: Masinton Serukan Mahasiswa Turun ke Jalan Demo Jokowi 3 Periode
2. Menuntut presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara.
3. Apabila presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal bermasalah di luar isu krusial, dalam waktu 7x24 jam sejak pernyataan sikap dibacakan kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibanding aksi 2019.(*)
BACA JUGA: 4 Mahasiswa Tragedi Trisakti Layak Jadi Pahlawan Nasional
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
