GenPI.co 
GenPI.co - Tim kuasa hukum Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming menduga kader PDIP tersebut dikriminalisasi.
Seperti diketahui, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2011.
Mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto yang turut menjadi kuasa hukum Maming menyebut bentuk kriminalisasi tersebut justru merugikan negara.
BACA JUGA: Turun Gunung, Bambang Widjojanto Jadi Kuasa Hukum Mardani Maming
Pasalnya, Bambang menilai kasus tersebut akan berdampak kepada pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
"Investasi dan pertumbuhaan ekonomi menjadi stuck pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/7).
BACA JUGA: Denny Indrayana Sebut Kasus Maming Berkaitan Dengan Haji Isam
Dirinya juga menegaskan kasus kriminalisasi tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakkan hukum dan kinerja pemerintahan yang berusaha menumbuhkan perekonomian.
"Jangan sampai penegakan hukum tindak pidana korupsi itu mengakibatkan investasi pertumbuhan ekonomi jadi stagnan," tuturnya.
BACA JUGA: Mardani Maming Gandeng Pengacara Bambang Widjojanto
Meski demikian, Bambang tidak mau pendapatnya dibenarkan secara sepihak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
