GenPI.co 
GenPI.co - Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah berpolitik saat menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti isu Ketua KPK Firli Bahuri yang hendak menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.
“KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri terus bekerja atas dasar UU,” ujar Emrus kepada GenPI.co, Senin (3/10).
BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri Mendadak Trending Topic di Twitter Soal Anies
Dirinya mengeklaim, lembaga antirasuah tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judikatif.
“Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial,” tuturnya.
BACA JUGA: Jika Lukas Enembe Mangkir Lagi, KPK Harus Jemput Paksa
Menurutnya, KPK juga tak pernah pandang bulu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Jangankan gubernur, dua menteri dari kader dua partai papan atas yang sedang berkuasa pun sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi,” kata dia.
BACA JUGA: 2 Eks Pegawai KPK Jadi Kuasa Hukum Ferdy Sambo, Bivitri: Sebaiknya Mundur
Bukti lain, menurut Emrus, yakni, langkah KPK yang menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka korupsi belum lama ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
