GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengatakan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang berbeda-beda.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang Pemilu 2024 yang tak bisa dihindari.
“Pemilih di sejumlah daerah tertentu bisa saja memiliki permisifitas yang tinggi pada politik uang, di sisi lain bisa rendah,” ujar Nyarwi kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
BACA JUGA: Pemilu Marak Politik Uang, Pemerintah Diminta Sanksi Tegas Para Oknum
Menurutnya, permisifitas tinggi terhadap politik uang juga belum tentu menentukan dan memastikan kemenangan.
“Jadi, belum tentu preferensi pilihan mereka sangat ditentukan oleh faktor politik uang meskipun masyarakatnya permisif,” tuturnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Masyarakat Tergiur Politik Uang Tiap Pemilu, Bikin Kasus Korupsi Naik
Dirinya menduga hal tersebut juga sudah disadari para elite partai politik. Selain itu, Nyarwi juga berpendapat kemampuan sumber keuangan parpol masih terbatas.
“Tim pendukung capres-cawapres akan terkendala sumber keuangan untuk menjalankan politik uang pada seluruh pemilih 2024,” ucapnya.
BACA JUGA: Mahfud MD Bicara Politik Uang dalam Pemilu 2024, Pengamat Politik Langsung Jujur
Selain itu, dirinya juga menduga banyak parpol yang tidak memiliki amunisi keuangan. Sehingga, politik uang tersebut tak bisa digunakan secara masif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
