GenPI.co 
GenPI.co - Kasus yang tengah menimpa Rafael Alun Trisambodo bisa menjadi momen yang tepat untuk pemerintah melakukan reformasi.
Hal tersebut diutarakan secara langsung oleh Gitadi Tegas Supramudyo selaku Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga.
Gitadi menilai, penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sumber kekayaan fantastis Rafael Alun sebagai pegawai Ditjen Pajak RI non-aktif bisa menjadi acuan pemerintah melakukan reformasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
BACA JUGA: Pemilik Rubicon Rafael Alun Penerima BLT, Kontrakan Rp 400 Ribu Sebulan
Seperti diketahui, Rafael Alun diduga menggunakan nama orang lain untuk menyembunyikan kekayaannya saat melakukan LHKPN.
"Sudah seharusnya LHKPN segera diperbaiki sehingga tidak ada lagi kasus penggunaan nama orang lain atau penyamaran aset. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan harus juga bersinergi, misalnya saja dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun kejaksaan untuk menelusuri aset dan kekayaan terduga," ujar Gitadi, Senin (6/3).
BACA JUGA: Kemenpan RB Beber 1 Hal yang Bikin Rafael Alun Dipecat dari Kemenkeu
Selain itu, momentum ini juga sangat tepat untuk melakukan memeratakan keadilan bagi profesi lain sesuai dengan kontribusinya.
Perlu diketahui bahwa setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun demikian, masih terjadi ketimpangan khususnya dalam hal anggaran dan tunjangan yang diterima.
BACA JUGA: Mario Ingin Shane Jangan Takut, Rafael Alun yang Akan Urus Semuanya
"Jadi, menurut saya ini momentum penting untuk melakukan redesain dan reformasi, termasuk memeratakan keadilan bagi profesi lain yang juga memiliki kontribusi masing-masing, terutama di bidang pendidikan yang paling kentara kesenjangannya," tambahnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
