GenPI.co 
GenPI.co - Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Harno Trimadi mengakui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberi arahan tentang adanya kontraktor titipan di sejumlah daerah Indonesia.
Beberapa kontraktor titipan tersebut antara lain untuk pelaksana proyek peningkatan jalur KA Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.
Hal tersebut diungkap Harno saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat DJKA di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/8/2023), dengan terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto.
BACA JUGA: Menhub Budi Akui Dapat Perintah Ini dari Presiden Jokowi soal Slot Penerbangan
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menegaskan pihaknya siap menelusuri dugaan adanya kontraktor titipan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di proyek pembangunan maupun peningkatan jalur kereta api di sejumlah daerah.
"Kami akan dalami lebih lanjut fakta sidang tersebut oleh Tim Jaksa KPK maupun pada proses penyidikan yang saat ini masih terus kami selesaikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Tim Penyidik KPK juga masih menganalisa keterangan Menhub Budi Karya saat yang bersangkutan diperiksa Penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di DJKA.
Pemeriksaan ini memakan waktu selama sekitar 10 jam pada Rabu (26/7/2023) di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.
BACA JUGA: Menhub Budi Karya Sumadi Minta Warga Waspada Terhadap Cuaca Ekstrem Selama Nataru
Untuk diketahui, dalam sidang tersebut Harno Trimadi mengatakan kontraktor lain yang diduga menjadi titipan Menhub, yakni seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras.
Billy beras ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda KA "elevated" antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).
Satu lagi nama, yakni Ibnu yang dijelaskan diduga sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.
Saksi turut membeberkan adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.
Selain itu, adanya titipan kontraktor dari Dirjen Perkeretaapian
Sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp 27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.
Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.(Ant)
Heboh..! Coba simak video ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
