
“Instansi, nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semuanya ada, lengkap. Transaksi di wilayah mana, ada,” ujarnya.
Ivan mengatakan PPATK akan mengikuti arahan apakah data tersebut akan dibuka dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen atau secara tertutup.
“Kami ikut saja, dipanggil MKD atau kemudian harus dibuka di sini (raker bersama DPR RI) dalam rapat tertutup,” ucapnya. (ant)
BACA JUGA: PPATK Sebut Lebih dari 1.000 Orang di DPR dan DPRD Terlibat Judi Online, Termasuk Anggota Dewan
Jangan lewatkan video populer ini:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News